Araamandiri.com, Nasional - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan keputusannya di awal pandemi Covid-19 dengan memutuskan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan kebijakan blok. Padahal saat itu 80 persen menteri DVR menuntut diakhiri, seperti yang diterapkan di negara lain.
“Saya bermeditasi selama 3 hari untuk memutuskan apa itu, apakah kita harus tutup atau tidak. Karena kita memang tidak banyak pengalaman dengan semua itu," kata Jokowi dalam rapat koordinasi nasional Peralihan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023 di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.
Jokowi menyebut berbagai ketegangan seperti ini kerap berujung krisis di awal-awal Covid-19. "Kami (menjadi) tidak jelas, kami terburu-buru, kami gugup, kami bisa membuat kesalahan," katanya.
Jika saat ini pemerintah memutuskan untuk menghentikan operasinya, Jokowi memperkirakan setelah 2-3 minggu, rakyat biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari nafkah.
Terima kasih kepada pihak kepolisian dan TNI atas penanggalan vaksin tersebut
Jokowi memuji semua pihak yang terlibat, termasuk TNI dan Polri, yang menurutnya benar-benar bertindak di luar tanggung jawab utamanya. “Pergi ke desa untuk memvaksinasi orang tidak mudah,” katanya.
Jokowi juga menilai kebijakan gas dan rem yang diterapkan di masa pandemi efektif, meski tidak mudah. "Kalau RUU salah sedikit, ekonomi ambruk, tapi kalau gasnya terlalu tinggi, pandemi juga bisa meningkat," katanya.
Terakhir, pada 7 September 2022, Jokowi pun membagikan momen dirinya bermeditasi sebelum memutuskan untuk mematikan atau tidak. - Di kabinet sendiri, 80 persen, jajak pendapat juga, orang bertanya, lebih dari 80 persen menyerukan penyelesaian, tetapi pada saat saya merenung, kata Jokowi di acara sarasehan 100 ekonom Indonesia.
Post a Comment