Pembangunan gedung perkantoran/ koperasi/ pasar/ kios (cendera mata) yang dianggarkan Dinas Pariwisata Kota Padang melalui Program peningkatam destinasi wisata di Pantai Air Manis Kecamatan Padang Selatan asal jadi.
Hal ini terlihat pada fisik bangunan yang dikerjakan PT. Inanta Bhakti Utama dengan konsultan pengawas PT. Intikarya Tigamitra dengan nomor kontrak 02/Kont.KT/DAK-PAR/APBD/DISPAR/2021 sebesar 2.871.733.066,82, tanpa poporan.
Akibatnya, bangunan yang diharapkan menjadi daya tarik pariwisata Kota Padang di Pantai Air Manis ini, sewaktu-waktu bakal ambruk dan memakan korban jiwa.
Sebab, kekuatan struktur bangunan diragukan mutu dan kualitasnya.
Selain itu, penggunaan material pasir yang dipakai, terlihat sangat halus berwarna ke kuning-kuningan. Disinyalir, material pasir tersebut banyak mengandung kadar lumpur, dan berdampak terhadap kurangnya daya rekat semen pada bangunan.
Kondisi ini bisa terjadi, karena lemahnya pengawasan, baik dari konsultan pengawas maupun pihak dinas terkait.
Rio Hendrik yang akrab disapa Bang Hem Pakan angkat bicara. Sebagai kader PAN, Ia berharap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kota Padang selayaknya sesuai dengan dokumen kontrak sehingga dapat bermanfaat sesuai fungsinya.
Rio Hendrik menegaskan, kinerja buruk terkait pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi kepada citra Hendri Septa sebagai Walikota Padang.
Kita tentu sangat menginginkan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, hingga kepemimpinan Hendri Septa mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Kota Padang.
Namun jika proses pembangunan tidak dilaksanakan dengan baik tentu saja akan merugikan bagi Hendri Septa pada periode (tahun politik) mendatang.
Sebagai Walikota Padang, Hendri Septa dapat saja menerima imbas dari buruknya kinerja terkait pelaksanaan kegiatan di Kota Padang.
Kita tentu sangat "alergi" dengan kerja yang tidak sesuai aturan, mereka dapat untung besar sementara yang terkena imbas adalah Hendri Septa (Walikota Padang) yang nota bene adalah Ketua DPD PAN Kota Padang.
Hingga berita ini tayang, tim redaksi masih berupaya mengumpulkan data dan konfirmasi, baik ke pihak rekanan, PPK dan PPTK, DPRD, Walikota Padang dan Kejari serta tanggapan dari pengamat pembangunan dan pengamat hukum. Tim/N3
Post a Comment